Kartu Prakerja Akan Di Hentikan Di Tahun 2021 ?
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai tidak semua acara bantuan sosial (bansos) butuh dilanjutkan hingga tahun 2021 mendatang.
Beberapa di antaranya tidak butuh lagi dilanjutkan alasannya merupakan dianggap tidak lebih efektif. Salah satunya Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melanjutkan acara bansos sembako ini. Bahkan kepesertaan mau diperbanyak dari semula 15,2 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM.
Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.
Menurut Bhima, ada baiknya acara satu ini dirubah saja sehingga bantuan tunai.
“Bantuan berbentuk sembako sebaiknya dirubah menjadi bantuan tunai alasannya merupakan pengamatan lebih mudah,” ucap Bhima dikutip dari situs resmi detik.com, Sabtu (12/12/2020).
Program lainnya yg tidak butuh dilanjut merupakan Kartu Prakerja.
“Belanja lain yg sebaiknya disetop merupakan Kartu Prakerja alasannya merupakan masuk pemborosan anggaran, tidak cocok sasaran, outputnya pun tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi,” sambungnya.
Sedikit tidak sama dari Bhima, menurut Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, terlepas dari kontroversinya, acara Kartu Prakerja tetap butuh dilanjut.
“Menurut saya acara ini butuh dilanjut dengan menyesuaikan kurikulum bagi para calon penerima serta juga database calon penerimanya. Seharusnya kurikulum lebih variatif terhadap tipe pekerjaan. Sementara database, tidak hanya pendaftaran seharusnya calon penerima juga wajib ada pilihan lain,” kata Yusuf.
Yusuf menyarankan pemerintah memperluas syarat penerimaan acara ini. Misalnya dengan membolehkan mereka yg tidak lagi membayar BPJS Ketenagakerjaan-nya untuk mendaftar acara ini. Sebab, dapat saja ia tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan-nya alasannya merupakan kena PHK.
“Seperti umpama para pekerja yg berhenti membayar iuran BPJS. Ada indikasi kelompok ini merupakan pekerja yg terkena PHK. Dan justru ini kelompok yg paling memperlukan bantuan kartu pra-kerja. Jadi kombinasi penerima kartu pra-kerja, ialah yg mendaftar serta database yg dibentuk oleh pemerintah sendiri,” paparnya.
Demikian pula dengan acara bansos lainnya, kata Yusuf semua tetap butuh dilanjut. Namun, ada yg butuh dievaluasi.
“Untuk acara bansos saya menonton sebetulnya tahun depan tetap butuh dilanjutkan di hampir semua program. Apalagi tahun depan tetap merupakan tahun konsolidasi dimana keadaan masyarakat belum sepenuhnya kembali semacam sebelum pandemi terjadi. Belum lagi apabila bicara konteks kemiskinan, bansos diharapkan untuk menekan laju angka kemiskinan. Jadi bukan dihapuskan tetapi dievaluasi,” tuturnya.
Adapun bansos yg wajib dievaluasi merupakan bansos sembako hingga bantuan sosial tunai.
“Bentuk evaluasi pasti melewati bentuk penyaluran hingga pembaharuan data calon penerima,” timpalnya.
Klik Next Untuk Membaca..
